Wahananews-Karo | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo periode Tahun 2018-2023 berinisial EJP dan DIYR selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Karo ditahan Kejaksaan Negeri Karo. Penahanan Ketua dan Bendahara Bawaslu ini terkait adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi sehingga kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kabanjahe terhitung mulai pada Senin (17/4/2023), hingga 20 hari kedepan.
Demikian disampaikan Kajari Karo Try Sutrisno SH MH melalui Kasi Intel Kejari Karo, Ika Lius Nardo SH didampingi Kasi Pidsus, Gilbeth Sitindaon SH dan staf Intel ketika dikonfirmasi wartawan di kantor Kejari Karo, Senin (17/4/2023) sore .
Baca Juga:
Terkait Korupsi KA, Kejagung Periksa Tiga Mantan Kepala BTP Sumbangut
Menurutnya, kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan anggaran hibah Pilkada Karo Tahun Anggaran 2019 di Bawaslu Karo yang bersumber dari P APBD Kabupaten Karo dengan pagu anggaran sekitar Rp 13 Miliar di Bawaslu Karo.
Lanjut dirincikannya, adapun jumlah kerugian negara sebesar Rp 1.632.705.427 sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penetapan EJP sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) nomor Print- 01/L2.19./04/2023 tanggal 17 April 2023 dan surat perintah penetapan tersangka nomor Pds-01 / L2. 19/Fd2/04/2023 tanggal 17 April 2023.
Baca Juga:
Korupsi Tata Niaga PT Timah, 3 Eks Kadis ESDM Babel Dituntut 6 Hingga 7 tahun Penjara
"Sementara terhadap DIYR sesuai Sprindik nomor 02/L.2.19/Fd 2/04/2023 dan penetapan tersangka nomor Pds-02/L2.19/Fd/2/04/2023 tanggal 17 April 2023," jelasnya.
"Kedua tersangka dikenakan pasal primair, Pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat 1 huruf b undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah undang undang 20 tahun 2021 tentang perubahan KUHP pasal 55 ayat 1 ke-1. Sanksi subsidernya pelanggaran pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf b undang - undang no 31 tahun 1999," sebutnya.
Ketika dipertanyakan wartawan, apakah masih ada kemungkinan pertambahan tersangka dalam kasus ini, namun Kasi Pidsus Kejari Karo, Gilbeth Sitindaon mengakui bisa saja bertambah.
