KARO WAHANANEWS.CO Kabanjahe- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga [TP PKK] Kabupaten Karo, Ny. Roswhita Antonius Ginting, menghadiri sekaligus memberikan dukungan penuh dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2026.
Acara yang berfokus pada sub-kegiatan advokasi dan sosialisasi kewenangan kabupaten/kota ini diselenggarakan di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, pada Selasa [7/4/2026].
Baca Juga:
Kebahagiaan Orang Tua Warnai Pelantikan PNS di Sumedang
Acara ini dibuka oleh Bupati Karo Antonius Ginting, yang di wakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, M.Pd
Dalam arahannya, Ny. Roswhita Antonius Ginting menekankan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar program formalitas, melainkan strategi untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, dan menerima manfaat pembangunan secara adil.
"PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal isu gender hingga ke tingkat desa. Melalui sosialisasi ini, kita berharap kebijakan pembangunan di Kabupaten Karo ke depan semakin responsif gender," ujar Ny. Roswhita Antonius Ginting.
Baca Juga:
174 PNS Formasi 2024 Resmi Diambil Sumpah, Bupati Sumedang Tekankan Rasa Syukur dan Tanggung Jawab
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar-stakeholder di tingkat kabupaten dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi,Penguatan Kapasitas SDM: Memastikan aparatur daerah memahami instrumen analisis gender.
Menyelaraskan program kerja PKK dengan kebijakan pengarusutamaan gender pemerintah daerah, Menjamin pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota ramah terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli TP PKK Ny. Dahlia Komando Tarigan, Ketua DWP Kabupaten Karo Ny. Rehmilna Gelora Kurnia Putra Ginting, pengurus TP PKK Kabupaten Karo, serta para penggiat pemberdayaan perempuan. Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi PUG di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal guna mencapai indeks pembangunan gender yang lebih baik.[Redaktur: Hadi Kurniawan]
