Tanah-Karo.WahanaNews.co -Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 telah dibuka dan dilaksanakan di Mikie Holiday Hotel Berastagi pada Jumat (1/03/2024). Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Karo Cory S Sebayang, didampingi oleh PJ Gubernur Sumut yang diwakili oleh Inspektur Provsu, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Sekda Kabupaten Karo Drs Kamperas Terkelin Purba, MSi dan Forkopimda Kabupaten Karo.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas dan menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, Musrenbang RPJPD Kabupaten Karo tahun 2025-2045 dipadukan dengan Musrenbang RKPD Kabupaten Karo tahun 2025.
Baca Juga:
Musrenbang Dua Distrik di Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil: Dengar dan Lakukan Apa yang Masyarakat Inginkan dalam Pembangunan
Dalam sambutannya, Bupati Karo Cory. S.Sebayang menyampaikan bahwa visi Kabupaten Karo yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Karo tahun 2025-2045 adalah Karo Maju, Berkelanjutan dan Mejuah-juah.
"Sekilas saya sampaikan bahwa visi yang tertuang dalam rencana RPJPD adalah Maju dan Berkelanjutan yang merupakan wujud sinkronisasi terhadap perencanaan nasional dan Provinsi. Sedangkan Mejuah-juah adalah makna lokal Karo yang mempunyai arti masyarakat Karo yang memiliki keseimbangan dan keselarasan hidup," ujar Bupati.
Pada acara ini juga diserahkan penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) kepada Perangkat Daerah terpilih yang merupakan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Karo dengan mengedepankan inovasi dalam setiap pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
Baca Juga:
Pj Sekda Papua: Musrenbang harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Selain itu, terintegrasi dengan pelaksanaan Musrenbang, juga dilaksanakan rembuk stunting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rencana kerja penurunan stunting serta membangun komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]
