Selain itu, pengungsi juga menanyakan terkait kerusakan rumah yang akan ditempati pengungsi dan air bersih yang sama sekali tidak ada, "apakah kami bisa hidup tanpa air, kami ingin hidup layak dan menempati rumah yang layak," ujar massa aksi Serentak.
Beberapa pengungsi mengatakan mereka tidak mau perang saudara gara-gara LUT, "kami 12 tahun sudah menderita, kalau tidak sanggup dan hanya janji, lebih baik mundur saja jadi Bupati," teriak pengungsi.
Baca Juga:
Wujudkan Medan Smart City, Aulia Rachman Resmikan Gedung Kantor PLN Icon Plus SBU Regional Sumbagut
Begitu juga disampaikan Ikuten Sitepu, kenapa memberikan lahan yang bermasalah kepada masyarakat, "kalian paksakan kami cabut nomor, nyatanya sampai saat ini tidak jelas. Untuk itu lebih baik kami serahkan saja lahan itu dan persoalan ini lebih baik kami sampaikan kepada Presiden, BNPB dan KPK dan besok kami mengutus utusan Ke Jakarta agar menurunkan timnya," jelas Ikuten Sitepu.
Setelah melalui perdebatan yang panjang dan sempat memanas akhirnya pengungsi dan pemerintah Kabupaten Karo menyetujui dan membuat surat penyerahan lahan usaha tani kepada masing-masing kepala keluarga dan melakukan pengamanan secara rutin dengan melakukan patroli dari satpol PP, serta bulan Nopember ini mereka dapat menerima sewa lahan dan rumah selama satu tahun.
"Kami menunggu selesainya surat penyerahan hak lahan usaha tani yang ditanda tangani bupati karo dan membawa pulang. Apabila Suratnya belum selesai kami akan menunggu sampai malam," ujar mereka serentak dibawah penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polres Tanah Karo.
Baca Juga:
Ini Dia Daftar 145 Lokasi di Medan yang Sudah Gunakan Sistem E-parking
Pantauan wartawan, tampak pengungsi mendirikan dapur umum dibadan jalan depan Kantor Bupati Karo dan memasak nasi untuk mereka semua. [rum]
